TUGAS

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.



FUNGSI

  1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.
  3. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.
  4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana pembangunan industri kabupaten, penerbitan rekomendasi izin usaha industri (IUI) kecil, izin usaha industri (IUI) menengah, izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta penyampaian laporan informasi industri untuk izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya dan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah serta peningkatan dan pengembangan usaha industri.
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.